“Dalam arahannya Penjabat gubernur Provinsi Papua Barat Daya Dr. Drs. Muhammad Musa'ad, M.Si yang intinya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Papua barat Daya, program 100 hari telah dilaksanakan konsolidasi tanggal 02 januari dengan forkominda, tanggal 4 Januari rapat koordinasi dengan Bupati atau Walikota, koordinasi dengan BPKP untuk menghadirkan petugas Auditor BPKP, memaparkan Program kerja selaku penjabat, koordinasi dengan Para Tokoh Masyarakat serta pimpinan Kementerian Republik Indonesia,”Pungkasnya.
“Pemerintah Papua Barat Daya akan menyusun Rencana Pembangunan Daerah.Terkait ASN kami mengusulkan seleksi pejabat Eselon II namun sampai saat ini belum ada jawaban dari Kemendagri. APBD 4 DOB di Papua masih dalam tahap evaluasi oleh mendagri menandatangani baru bisa di tindak lanjuti. Terkait inflasi harus tetap di pantau dan berkolaborasi untuk mengontrol laju inflasi, terima kasih Kapolda dan Pangdam yang telah menugaskan Kapolresta dan Dandim untuk ikut bersama–sama melakukan pengecekan harga barang sehingga tidak ada pelanggaran penimbunan BBM/harga sembako,”Tuturnya.
“Terkait kampus kedokteran UNIPA menjadi atensi dan akan di biayai oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.Tahap yang krusial adalah pengadaan barang dan jasa oleh karena itu kami mengharapkan pihak kepolisian dan kejaksaan melakukan pendampingan terhadap pemerintah provinsi Papua Barat Daya. Kami telah rumuskan program strategis, Program kedokteran di bawah Unipa, pembangunan Rumah Sakit standar Nasional Tipe A (Jantung, Saraf, Kanker, Ginjal),”Ungkapnya.
“Terkait kasus Stunting kita Bekerjasama dengan kabupaten dan kota untuk menyukseskan program 1.000 hari sejak bayi dalam kandungan. Untuk penanganan kemiskinan ekstrem terutama manula 60 tahun keatas akan mendapatkan jaminan sosial 250 ribu perbulan rincian 150 ribu dari Provinsi 100 ribu dari Kabupaten dan Kota,"Imbuhnya.
“Terkait Program UMKM telah tandatangani kerjasama dengan Bank Papua berupa kredit tanpa bunga khusus untuk OAP untuk 1 s /d 10 juta, bunga di tanggung pemerintah.Sudah membentuk Pergub MRP Papua Barat Daya telah lantik Tim Pemilihan dan pengawas pemilihan MRP Papua Barat Daya rencana 1 juni anggota MRP Papua Barat Daya dilantik Mendagri,"Pungkasnya.
“Pangdam XVIII/Kasuari Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, S.Sos., juga menyampaikan Terkait Masalah Kebakaran, perlu dilakukan penataan kembali kawasan pemukiman dan sistim kelistrikan bisa melibatkan TNI - Polri,"Imbuhnya.
Terkait masalah Keamanan saat ini dalam keadaan aman dan saat ini sudah ada 3 Satgas TNI di Wilayah Papua Barat Daya yang disiapkan untuk memastikan bawah pembangunan harus berjalan segera terkait dengan konteks di Kabupaten Maybrat, kehadiran secara fisik akan kami tempatkan 5 personil di setiap kampung untuk mewujudkan keamanan agar proses pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan".
“Pembangunan diserahkan kepada pemda tetapi harus menyentuh Masyarakat,ada kesan bahwa maybrat adalah wilayah perang dan kami tidak menginginkan TNI - Polri adalah keliru kenyataannya Masyarakat merasa ketidakadilan dari pemerintah Daerah terhadap.masyarakat oleh karena itu kehadiran melalui pembangunan harus menyentuh Masyarakat di pelosok dan pembangunan merupakan langkah terbaik.”Imbuhnya
“Untuk di maybrat untuk penataan struktur pemerintahan sampai tingkat kampung harus ada kejelasan, TNI Polri berharap kalau ada perencanaan pembangunan TNI/Polri siap mengamankan. Untuk para DPO kasus Kisor sudah ada yang menyerahkan diri namun penegakan Hukum harus tetap dilaksanakan,”ujarnya.
“TNI akan menambah satgas untuk mengamankan Pemilu 2024 untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif.Terkait program Kodam XVIII/Kasuari percepatan pembangunan melalui TMMD 3 kali dalam 1 tahun akan di laksanakan di seluruh Kabupaten dan Kota setiap Tahun oleh karena itu para Dandim koordinasi dengan Pejabat Bupati/Walikota lewat TMMD, TMMD Imbangan maupun kegiatan Padat Karya”.
“Terkait rekrutmen Prajurit Bintara Otsus tahun 2023 tetap ada alokasi setiap Kabupaten ada, pendidikan di pertengahan tahun, untuk catam di akhir Tahun sehingga di rasakan oleh orang perorang Orang Asli Papua,”Tuturnya.
“Untuk provinsi Papua Barat Daya harus di bentuk sekolah Taruna Nusantara atau kelas unggulan di beberapa sekolah yang ada karena sudah dimekarkan dari Provinsi Papua Barat sehingga menimbulkan animo warga untuk ikut berpendidikan," Imbuhnya.
Terkait masalah Stunting kita harus fokuskan 1 Tempat dan di keroyok ramai–ramai untuk mewujudkan kampung bebas Stunting," Pungkasnya".
“Kodam XVIII/Kasuari diperintahkan Kementerian Pertahanan menyiapkan 200 personil dilatih 3 bulan untuk personil Komponen cadangan guna mewujudkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan masyarakat, sampai saat ini sudah 300 orang yang mendaftar,”Ungkapnya.
“Pembukaan pendidikan komponen cadangan akan di laksanakan bulan april 2023 di Kodam XVIII/Kasuari.”Tuturnya
Untuk kegiatan latihan bersama untuk penanganan bencana akan kita rencanakan lebih lanjut,”Imbuhnya".
“Terkait Pemilu perintah Presiden, jangan main–main dengan politik identitas dan radikalisme haris di.singkirkan jauh–jauh,anggota TNI/Polri harus menjaga netralitas dalam pemilu, jangan ada yang membawah hal yang berbau identitas dan radikalisme berupa tokoh saat Pemilu ke wilayah Papua Barat Daya,”Pungkasnya.
“Sesuai instruksi pusat dengan adanya pembentukan provinsi di papua maka akan di bentuk 3 kodam baru di tanah Papua dan 1 kodam di Sumatera,” Tuturnya.
“Terkait kasus kebakaran yang terjadi salah satu hambatan adalah peralatan dan fasilitas yang terbatas berupa mobil pemadam,Setiap Kabupaten dan Kota Harus ada mobil kebakaran untuk antisipasi bencana non alam.Untuk menangani Banjir pemerintah papua barat daya akan bantu pemerintah Kota sorong dalam pembangunan Drainase. Terkait masalah di maybrat banyak masyarakat yang sudah kembali namun masih ada yang tinggal dengan keluarga di Kota sorong dan kabupaten lainnya,” Pungkasnya.
”Dalam sambutanya Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga,SH.,M.H juga menyampaikan Terima kasih kepada Penjabat Gubernur Papua Barat daya yang telah melakukan tindakan tanggap darurat untuk mengantisipasi setiap bencana yang timbul,”Ungkapnya.
“Perlu untuk dilaksanakan Kegiatan coffee morning setiap bulan untuk membahas permasalahan dilingkungan kita untuk mengantisipasi persoalan yang terjadi dan di hadapi masyarakat seperti di Provinsi Papua Barat. Dengan kegiatan Rapat koordinasi antara TNI / Polri, Pemerintahan , kejaksaan dapat dideteksi potensi konflik Sosial.Kita harus kompak dan berkomitmen untuk menjaga Keamanan di Papua Barat Daya.”Pungkasnya
“Terkait inflasi dan ketahanan pangan, jumlah anggota Polri 7.241 anggota Polri di Papua Barat dan Papua Barat daya saya telah perintahkan untuk melakukan kegiatan ketahanan pangan untuk antisipasi krisis pangan, Krisis Air dan krisis Listrik,” Pungkasnya.
“Diharapkan anggota TNI/Polri dapat menjadi pelopor berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota bisa mendukung untuk mengantisipasi krisis pangan dengan memberdayakan produk lokal Singkong,Pisang, Ubi dan,Tomat, cabai dan lain–lain,”Tuturnya.
“Kasus yang menonjol adalah isue KKB, Polda Papua Barat sedang melaksanakan operasi petik Bintang yang merupakan tempat persembunyian Arnold Kocu, info terakhir dari Kapolres Sorong Selatan mereka sudah bergerak ke Arah Tambrauw karena saat ini masukan Brimob dan TNI stanby di Maybrat, mereka menggunakan Teknik menyebar, selaku kapolda saya telah perintahkan agar mereka di tangkap hidup atau mati,”Imbuhnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Danpasmar 3 Brigjen TNI Sugianto, S.Sos, Danlanal XIV Sorong Laksamana Pertama TNI Deny Prasetyo, Dirpolairud Polda Papua Barat Kombes Pol Budy Utomo, S.IK, Pejabat Sekda Prov. Papua Barat Daya. Edison Siagian, M.E, Pj. Walikota sorong George Yarangga, A.Pi, MM, Pj. Bupati sorong Yan Piet Moso, S.Sos., MM, Bupati Tambrauw diwakili Asisten 1, Para Dandim Jajaran Korem 181/PVT, Para Kapolres jajaran Polda PB, Mewakili Kabinda Papua Barat Letkol H.R. Morin, Kajari Sorong Muhammad Rizal, SH.MH, Kepala BPDD Kabupaten raja ampat mewakili bupati Raja Ampat Ir. Willem J. Watem, Perwakilan OPD dari masing masing Daerah.
(Tim/Red)
0 Komentar