Menelisik 12 Poin DD, Patut dicurigai Adanya Dugaan Tidak Transparan & Efektif.

://https//indoabadi.co.id - menelisik 12 poin dana desa (DD), patut dicurigai adanya dugaan tidak transparan & efektif terkait penggunaan dana desa, ini ciri-cirinya:

Telah kita ketahui bersama pemerintah negara kesatuan republik indonesia (NKRI), mengalokasikan puluhan triliun rupiah uang negara untuk digelontorkan ke desa-desa setiap tahunnya yang telah diatur dalam undang-undang, kemendesa, permendagri, kemenkeu, perpres, & perbup.

Dengan tujuan tidak lain untuk menurunkan angka kemiskinan

& kesenjangan diantaranya terkait membangun infrastruktur desa sesuai dengan kearifan kokal dalam meningkatkan nilai-nilai keagamaan, sosial, & budaya terkait kesejahteraan sosial, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Sayangnya !!.. banyak oknum kepala desa justru tersandung kasus dugaan korupsi dalam penggunaan anggaran dana desa tersebut. bagaimana kita mengetahui bahwa anggaran dana desa tidak sesuai dengan peruntukannya ??..

Mengutip dari situs kemendesa.co.id, berikut ciri-ciri anggaran dana desa adanya dugaan tidak transparan & efektif anggaran dana desa tersebut.

• Diduga banyaknya temuan tidak

   adanya papan informasi proyek

• Laporan realisasi adanya

   dugaan 11/12 atau hampir sama

   persis dengan RAB.

• Lembaga desa, dugaan

   pengurusnya hampir keluarga

   oknum kades semua, adanya

   dugaan BPD mati suri alias fasif

   & hampir dipastikan makan gaji

   buta.

• Dugaan oknum kades pegang

   semua uang uang anggaran,

   bendahara hanya berpungsi

   ketika mau ke bank saja.

   

• Perangkat desa yang jujur &

   vokal biasanya "disingkirkan"

   

• Banyak kegiatan terlambat

   pelaksanaanya dari jadwal,

   padahal anggaran tersebut

   sudah ada.

   

• Musdes pesertanya hanya

   sedikit, muka peserta yang

   hadir itu-itu saja dari tahun

   ke tahun, & yang kritis biasanya

   tidak diundang dalam musdes.

   

• BUMdes tidak berkembang.

• Belanja barang & jasa ada

   dugaan dimonopoli oleh

   oknum kades.

   

• Adanya dugaan tidak ada

   sosialisasi terkait

   pra-pekaksanaan kegiatan

   kepada masyarakat.

   

• Pemdes marah ketika ada

   yang menanyakan anggaran

   kegiatan & anggaran desa

   

• Adanya dugaan oknum kades

   & perangkat mampu membeli

   pasilitas seperti, mobil, rumah

   serta usaha lainnya dengan

   harga/biaya ratusan juta rupiah

   padahal kalau melihat dari sisi

   penghasilan yang legal/gaji

   pokok & tunjangan tidaklah

   akan mampu/sepadan dengan

   apa yang terlihat sebagai

   pendapatan.  

   

(( Dari berbagai sumber ))

       ""( Samsudin )"'